Nunukan – ICMI Muda Nunukan, laksanakan Dialog dan gelar aksi Deklarasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada (27/08/2023).
Dialog dan deklarasi anti TPPO digelar di Ballroom Café Sayn Nunukan, Kalimantan Utara. Dialog mengusung tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Dukungan Kepada Aparat Keamanan Dalam Menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Nunukan”.
Ketua MPD ICMI Muda Kabupaten Nunukan Muhammad Nur Arisan, mengatakan. penandatangan deklarasi tersebut, harapannya stakeholder yang terlibat mulai dari Pemerintah Daerah, pihak keamanan TNI-Polri, Dinas-Dinas terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, KSOP, BP3MI dan lainnya berkaitan dengan TKI, Agar menyatakan sikap dan komitmennya untuk mencegah TPPO.
“Kita berharap semua pihak yang menandatangani deklarasi ini menjadi bentuk pernyataan komitmen dari masing-masing stakeholder, tidak hanya sekedar saat dialog namun diharapkan, ini menjadi penguatan bahwa kita bersama-sama menolak adanya TPPO di wilayah perbatasan Nunukan ini,” ucap Aris,
Usai menggelar dialog Majelis Pimpinan Cabang Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Kabupaten Nunukan melakukan penandatanganan deklarasi pencegahan bersama stakeholder yang hadir.
Penandatanganan Deklarasi dilakuoan oleh Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia, Danlanal Nunukan, Letkol Laut (P) Arief Kurniawan Hertanto, Kepala BP3MI Kombes Pol, F.J. Ginting.
Dialog Publik
Salah satu Narasumber Pada dialog publik, AKBP Taufik Nurmandia, menyampaikan terdapat tiga poin yang menjadi garis besar.
Pertama jika semua stakeholder, Pemda, TNI, Polri sepakat, KTP non kaltara yang masuk dengan berombongan kita suruh pulang.
Kedua, Pemerintah Daerah (Pemda) turut serta, dengan meminta data kepada pengusaha rumput laut di Kabupaten Nunukan, jikalau memerlukan tenaga kerja, dapat dikoordinir melalui dinas tenaga kerja.
“Ada Berapa kebutuhannya Pemda yang mengatur, apakah perlu adanya MoU dengan yang memerlukan tenaga kerja,” ujarnya.
Dan ketiga, ini juga peluang bagi masyarakat untuk mendirikan perusahaan jasa PJTKI yang legal dengan berkoordinasi melalui pemda di Dinas Perizinan.
“ Tiga hal ini yang saya sarankan jika dirasa perlu dan kita sepakat, maka segera laksanakan, namun jika dirasa ada saran yang lebih baik, kita bisa bicarakan kembali,”ucap AKBP Taufik Nurmandia, Kapolres Nunukan.
Sementara itu dari narasumber Kepala BP3MI Kombes Pol, F.J. Ginting, mengatakan. TKI lekat dengan BP3MI, namun ini menjadi tanggung jawab kita semua, BP3MI hanya sebagai komandonya, dikarenakan ada 24 Kementerian lembaga yang bertindak sebagai Pencegahan TPPO, sementara BP3MI ada di urutan ke 23.
“Isu dan saran yang tadi di sampaikan Kapolres sangat baik untuk dilakukan, tinggal bagaimana semua mendukung dan melaksanakannya,”ujar Ginting.
Sementara Komandan Lanal Nunukan, Letkol Laut (P) Arief Kurniawan Hertanto, menyebut bahwa TNI – AL konsisten dalam melakukan penindakan atas terjadinya pengiriman TKI yang Non prosedural di wilayah perairan Kabupaten Nunukan.
“Untuk menjaga wilayah perbatasan kami selalu melakukan patroli rutin di perairan, namun kami tidak bisa kerja sendiri butuh kolaborasi dari instansi pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat, bersama kita bahu membahu, tentunya dengan panjangnya garis pantai yang panjang.” Ucap Hertanto.
Dalam Kegiatan Dialog ICMI MUDA Nunukan tersebut, Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (EK LMND) Nunukan, Firmanio menyampaikan tanggapan dari para narasumber.
Sebagai perwakilan mahasiswa dan organisasi, Dia telah mendengar dari masing-masing Narasumber bagaimana mereka melakukan penanganan dan penegakan hukum di masing-masing terotorialnya.
Semisal penyampaian Kapolres Nunukan, telah banyak melakukan penanganan yang berintegritas kepada kemanusiaan, dengan rutin melakukan patroli, pengamanan calo-calo dan penanganan TKI yang non prosedur, dan TNI AL.
“Sebagai pemuda yang menjaga perbatasan kami, juga sudah sering turun untuk memberikan sosialisasi baik kepada TKI yang berasal dari Sulawesi, NTT, Pulau jawa dan lain sebagainya,” sambung Firmanio.
Perwakilan Asosiasi P3MI Nunukan Hendri menjelaskan, melalui dialog publik yang diinisiasi oleh ICMI Muda Daerah Kabupaten Nunukan. dapat dikatakan sebagai pengetahuan bagi kita semua terutama dari organisasi kemanusiaan dan pemuda yang ada di perbatasan Nunukan ini.
Permasalahan TKI sudah sejak dulu ada, dan terus berulang, kita berharap pertemuan seperti ini perlu supaya dapat mengedukasi masyarakat kita khususnya anak muda dan mahasiswa. agar memahami permasalahannya secara konsensiv, dan dipahami dengan baik tidak setengah-setengah.
“Acara seperti ini sudah baik, namun masih perlu lagi untuk diadakan kembali agar pembahasannya dapat lebih dalam lagi. Sebab masih seputar regional kita saja, belum menyentuh persoalan di negara tetangga, sebab ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan, muncul permasalahan disini juga menyebabkan permasalahan di sebelah, begitu pun sebaliknya,” terang Hendri.
